Pergantian Menteri Pendidikan: Harapan Baru atau Keterpurukan Berlanjut?
Pergantian pucuk pimpinan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kembali menyita perhatian publik. Harapan baru muncul di tengah berbagai permasalahan yang menghimpit dunia pendidikan Indonesia bahkan bisa dikatakan pada periode kepemimpinan sebelumnya merupakan masa terburuk di dunia pendidikan Indonesia! Namun, apakah pergantian ini akan membawa angin segar bagi dunia pendidikan atau justru menjadi babak baru dari permasalahan yang sudah ada?
Profil Singkat Para Menteri Baru
Prof. Abdul Mu'ti
Kritik terhadap Kebijakan Sebelumnya
Masa kepemimpinan Nadiem Makarim di Kemendikbud ditandai dengan sejumlah kebijakan kontroversial yang menuai banyak kritik. Beberapa di antaranya adalah:
- Merosotnya Kualitas Pendidikan: Kurikulum yang terlalu sering berubah, serta fokus pada asesmen yang bersifat digital, dinilai mengabaikan aspek-aspek penting dalam pendidikan seperti karakter dan nilai-nilai moral. Jika kita memiliki akun sosmed seperti tiktok, hingga instagram kita akan melihat benyak konten semacam memberikan pertanyaan random kepada orang atau siswa sekolah yang mereka temui yang mana memperlihatkan betapa mirisnya generasi saat ini yang pengetahuan sosial atau wawasannya sangat kurang. Hal ini sangat wajar ketika kita mengetahui proses pembelajaran, dimana siswa tidak ada motivasi untuk belajar karena untuk mendapatkan sekolah yang memiliki fasilitas lengkap, atau ex favorit, tidak perlu belajar, hanya perlu data kependudukan yang menunjukkan tinggal di dekat area sekolah. Siswa yang nilainya jelek bahkan tidak pernah mengerjakan tugas, hingga sering jadi biang onar di sekolah tetap diluluskan, demi yang namanya 'sekolah ramah anak'. semua siswa bisa lulus, tanpa ada kriteria atau standar, sangat miris!
- Guru Tidak Dihargai: Kebijakan-kebijakan yang dianggap membebani guru, seperti peningkatan administrasi dan target kinerja yang tidak realistis, membuat guru merasa tidak dihargai dan kehilangan motivasi. Karena siswa sudah tidak ada dorongan belajar atau mendapatkan nilai yang baik hingga lulus, siswa sering kali tidak menghargai guru, karena nilai yang jelek dan prilaku yang buruk tidak membuat mereka tidak lulus sekolah, tetap lulus sekolah!!! akhirnya karena minimnya moral dan attitude para siswa, berimbas merebaknya gengster, bahkan ditingkat SMP, tapi mas Mentri seolah diem saja tidak mencari solusi.
- Standar Kelulusan yang Rendah: Kebijakan lulus tanpa ujian akhir dinilai menurunkan standar kelulusan dan tidak menjamin kualitas lulusan.
- Zonasi yang Merugikan: Kebijakan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dinilai merugikan siswa berprestasi yang tidak tinggal di zona sekolah favorit.
- Masalah adalah Gap Antara Harapan dengan Kenyataan. Dulu ketika Mas Mentri dilantik publik berharap pendidikan akan maju, sekolah akan banyak materi mengenai dunia teknologi, komputasi, koding, hingga kemampuan berbahasa asing supaya generasi penerus dapat memiliki daya saing di masa depan nanti. Namun ternyata, justru sebaliknya. Kebijakan melenceng jauh, hingga saat ini banyak yang merasa beban atau biaya pendidikan sudah sangat mahal, kalaupun dapat sekolah negeri yang murah, dirasa sangat kurang mutu pendidikannya. Akhirnya menyadarkan kita untuk memilih mentri sesuai dengan latar belakang dan visi yang ingin dicapai. mungkin kepemimpinan mas mentri bisa dikatakan Indonesia "keblondrok", semoga kedepannya dunia pendidikan semakin baik.
Harapan Masyarakat
Masyarakat Indonesia berharap besar pada kepemimpinan baru di Kemendikbud. Beberapa harapan yang seringkali disuarakan adalah:
- Kembali ke Dasar Pendidikan: Fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran di dalam kelas, pembinaan karakter siswa, dan pengembangan kompetensi guru.
- Mengembalikan Martabat Guru: Memberikan penghargaan yang layak kepada guru, mengurangi beban administratif, dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.
- Menerapkan Standar Kelulusan yang Jelas: Menetapkan standar kelulusan yang jelas dan objektif, serta memastikan bahwa setiap lulusan memiliki kompetensi yang dibutuhkan.
- Meninjau Ulang Kebijakan Zonasi: Mencari solusi yang lebih adil dalam PPDB, agar semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas.
- Meningkatkan Anggaran Pendidikan: Mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk pendidikan, terutama untuk sarana dan prasarana sekolah, serta kesejahteraan guru.
Penutup
Pergantian Menteri Pendidikan adalah momentum yang tepat untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan pendidikan yang telah berjalan dan merumuskan kebijakan baru yang lebih baik. Masyarakat berharap agar para menteri baru dapat membawa perubahan positif bagi dunia pendidikan Indonesia dan menjawab tantangan yang ada.
0 Comments
komentarmu, aku tunggu! no spam!